Berikut ini delapan provinsi yang dibentuk pertama saat sidang PPKI. Pada awal kemerdekaan, Indonesia tidak langsung memiliki 34 provinsi, melainkan hanya delapan. Hal itu lantaran saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki lembaga pemerintahan yang lengkap seperti saat ini.
Kemudian, saat sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, Soekarno dipilih dan ditetapkan sebagai Presiden RI dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Pada sidang ini, Undang Undang Dasar 1945 disahkan sebagai hukum dasar tertulis pemerintahan Republik Indonesia. Dikutip dari bobo.grid.id , setelah sidang pertama PPKI, Soekarno selaku ketua PPKI membentuk panitia kecil.
Panitia kecil ini memiliki anggota berjumlah sembilan tokoh. Sembilan tokoh itu di antaranya adalah Oto Iskandardinata, Ahmad Subardjo, Sutaji, Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusuma, Amir, Hamidhan, Sam Ratulangi, dan I Gusti Ketut Pudja. Kemudian, panitia yang diketuai oleh Oto Iskandardinata itu melakukan sidang secara terpisah hingga pukul 3 pagi untuk membentuk lembaga negara dan provinsi.
Sidang tersebut menetapkan bahwa wilayah Indonesia terdiri dari delapan provinsi. Delapan provinsi itu adalah Sumatra, Borneo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. PPKI kemudian menunjuk delapan orang untuk menjabat gubernur di delapan provinsi itu.
1. Gubernur Sumatra: Mr. Teuku Muhammad Hasan. 2. Gubernur Borneo (Kalimantan): Pangeran Muhammad Noor. 3. Gubernur Jawa Barat: Mas Sutardjo Kertohadikusumo.
4. Gubernur Jawa Tengah: Raden Panji Soeroso. 5. Gubernur Timur: Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo. 6. Gubernur Sulawesi: GSSJ Ratulangi.
7. Gubernur Maluku: Mr. Johannes Latuharhary. 8. Gubernur Sunda Kecil: I Goesti Ketoet Poedja. Sebagai informasi, Sunda Kecil adalah wilayah kepulauan yang berada di sebelah timur Jawa, atau saat ini dikenal dengan nama Nusa Tenggara.
Ibu Kota provinsi ditentukan berdasarkan beberapa penilaian. Di antaranya adalah lokasi yang strategis dan luas kota yang terbesar di provinsi. Kedelapan Ibu Kota provinsi itu adalah Medan, Banjarmasin, Bandung, Semarang, Surabaya, Makasar, Ambon, dan Denpasar.
Sepuluh tahun kemudian, pemerintah Indonesia baru bisa menggelar pemilu pada tahun 1955. Itulah pemilu pertama di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan. Artikel ini merupakan bagian dari
KG Media. Ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya.
